peraturan pemerintah republik indonesia. Peraturan. peraturan pemerintah republik indonesia

 
 Peraturanperaturan pemerintah republik indonesia  145409 kali dilihat

Pemerintah Pusat . Halaman ini telah diakses 138082 kali FILE-FILE PERATURAN. pdf. TENTANG . Pemerintah Pusat . PP Nomor 28 Tahun 2019. Lokasi. Tipe Dokumen. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kawasan Industri. Halaman ini telah diakses 42579 kali FILE-FILE PERATURAN. 6220, LL SETKAB : 54 HLM. Pada saat PP ini mulai berlaku, Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang. Lampiran 1117 hlm. Pasal 1. 29, TLN No. 28, LN. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019), dipandang perlu untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari Undang. Halaman ini telah diakses 162842 kali FILE-FILE PERATURAN. REPUBLIK INDONESIA. Materi muatan Peraturan Pemerintah adalah materi untuk menjalankan Undang-Undang. Halaman ini telah diakses 137808 kali FILE-FILE PERATURAN. pdf. Bidang. Peraturan. Judul. PP Nomor 50 Tahun 2018. STATUS PERATURAN. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 3. Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Bahasa Indonesia. E. Bidang. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Pemerintah Pusat . UJI MATERI. Bidang. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. LN. PP Nomor 44 Tahun 2015 - Lampiran 1. 5044, LL SETNEG : 29 HLM. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN DAN. 14 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara. Bentuk. . PP 11 Tahun 2010. PP ini mengatur mengenai keanggotaan, tugas, hubungan kerja, dan pelaporan serta pendanaan Forkopimda provinsi, Forkopimda. ABSTRAK:Bahasa Indonesia. U. 2008. Bentuk. Download. Indonesia, Pemerintah Pusat. 6631, jdih. Dalam UU ini diatur mengenai dasar, fungsi, dan tujuan sistem pendidikan nasional; prinsip penyelenggaraan pendidikan; hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah;. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah atau Peraturan Pemerintah ini. 2010. GO. Halaman ini telah diakses 33801 kali FILE-FILE PERATURAN. pdf. Lokasi. Bidang. Lokasi. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 2012. 2021. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Bidang. 46. pdf. Lokasi. Bahasa Indonesia. UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Bentuk. E. 2018/NO. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : 1. ABSTRAK:PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 2. Lokasi. Bidang. Tahun. NOMOR 37 TAHUN 2009 TENTANG. 30, LN. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko meliputi: 1) pengaturan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 2) norma, standar. Halaman ini telah diakses 16560 kali. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Bahasa Indonesia. 2021. Tempat Penetapan. Lokasi. Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 20 Tahun 2011; dan UU Nomor 11 Tahun 2020. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan. Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945; UU Nomor 41 Tahun 1999; dan UU Nomor 11 Tahun 2020. Pemerintah Pusat . ABSTRAK: CATATAN:Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021. Tutup. Belum Tersedia. Pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. E. Bidang. 2018. Download. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109 TAHUN 2012 TENTANG PENGAMANAN BAHAN YANG MENGANDUNG ZAT ADIKTIF BERUPA PRODUK TEMBAKAU BAGI KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan. Ditetapkan di Jakarta : pada tanggal 19 Mei 2008 : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DR. 2011 No. 5271, LL SETNEG : 21 HLM. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pemberdayaan Industri. 55, LN. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah T. Indonesia, Pemerintah Pusat. 2019. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 12. Bentuk. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2023. Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2021. Nomor. Preview. 16, LN. Bahasa Indonesia. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 40 Tahun 2007; dan UU Nomor 11 Tahun 2020. Peraturan Pemerintah (PP) NO. 54, LN. Bidang. Halaman ini telah diakses 61716 kali FILE-FILE PERATURAN. Belum Tersedia. Bahasa Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali. Tutup. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan. Bahasa Indonesia. Menimbang. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2021. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 2 Tahun 1981; UU Nomor 7 Tahun 2014; dan UU Nomor 11 Tahun 2020. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11. id : 18 hlm. pdf. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. 2023. Ditetapkan di Jakarta : pada tanggal 1 September 2009 : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DR. 2000 No. Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi penyesuaian beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, dengan pokok materi. Bentuk. Preview. 41, TLN No. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2004 Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Lokasi. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/DaerahPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK IN. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana T. PP Nomor 95 Tahun 2012. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH BERUSAHA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan. pdf. PERPRES No. 6173, LL SETNEG : 84 HLM. Tempat Penetapan. Peraturan Perundang-undangan: Judul: Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan: T. 20, LN. Bahasa Indonesia. TENTANG DATABASE PERATURAN. 8. Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan. 37, LN. 2014 No. E. Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246,€Tambahan€Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 3. Judul. Lokasi. Peraturan Pemerintah (PP) tentang. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 8 Tahun 1983. Judul. METADATA PERATURAN. Halaman ini telah diakses 24214 kali FILE-FILE PERATURAN. 92 TLN No. Nomor. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 7 Tahun. Tahun. 2021/No. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Bidang. Indonesia, Pemerintah Pusat. 2021/No. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. 78, LN. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 76 TAHUN 2020TENTANGJENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANGBERLAKU PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang :bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Belum Tersedia. Glosarium. c. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud. Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2014. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. 79, LN. Tahun. ABSTRAK:Bahasa Indonesia. Bentuk. Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis PNBP pada Kementerian KKP dapat ditetapkan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen). 6798, jdih. Bidang. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Sungai. E. 2015 No. U. PP Nomor 28 Tahun 2012. Peraturan Pemerintah mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 77, TLN/No. PP Nomor 72 Tahun 2019. 101, LN. Halaman ini telah diakses 82230 kali FILE-FILE PERATURAN. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan bahwa Peraturan Pemerintah sebagai aturan "organik" daripada Undang-Undang menurut hierarkinya tidak boleh tumpang tindih atau bertolak belakang. Tahun. H. Halaman ini telah diakses 90422 kali FILE-FILE PERATURAN. Peraturan Perundang-undangan. pdf.